Janganlah kita terus berbongkar-bongkar, mau pasang kabel PLN dibongkar, pasang pipa PDAM dibongkar lagi, kabel fiber obtik, dibongkar lagi. Kapan mau rapinya? Berapa uang negara yang dikeluarkan untuk itu," 

Erzaldi Rosman
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

PANGKALPINANG - Tantangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sungguh besar. 

Membayangkan sebuah daerah dengan luas daratannya hanya 20% dari luas wilayahnya, ditambah 1/3 luas daratannya merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), itu yang menjadi tantangan yang harus dihadapi. 

Hal tersebut dikatakan Gubernur Babel Erzaldi Rosman saat memberikan sambutan dalam Pengukuhan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Komisariat Babel secara virtual, Rabu (1/9/2021). 

"Belum lagi, aturan Pemerintah Pusat yang memperbolehkan IUP Pertambangan beroperasi di kawasan tepi laut, sehingga di mana lagi ruang untuk nelayan melaut," ulasnya. 

Oleh karenanya, ia menilai peran IAP yang di dalamnya beranggotakan lulusan sarjana teknik planologi yang ahli di bidang perencanaan sebuah kota sangatlah penting, khususnya untuk Negeri Serumpun Sebalai yakni dalam mengintegrasikan aturan dalam Perda RTRW dengan RZWP3K. 

Gubernur berharap IAP sebagai dasar untuk memberikan masukan kepada seluruh stakeholder, terkhusus kepada kepala daerah, DPRD, dan masyarakat. Itu semua akan memberikan warna tersendiri sehingga pembangunan tak terkotak-kotak, namun saling terkoneksi. 

"Tantangan IAP Babel yakni bagaimana mengintegrasikan RTRWP terhadap RZWP3K yang harus diwujudkan dalam suatu konsep yang baik dan benar, agar lebih komprehensif, berkolerasi, dan terkoneksi," jelasnya. 

"Sehingga IAP tak hanya mengurus sertifikasi saja, namun kehadiran IAP harus memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan pengembangan di Babel," lanjutnya. 

Menurut gubernur, tanpa perencanaan yang matang pembangunan ini akan carut marut alias tanpa arah. Ia mencontohkan pelaksanaan konstruksi saluran yang sering dibongkar akibat carut marutnya kegiatan pemasangan baik itu kabel PLN, pipa PDAM, kabel fiber optik, dan lain sebagainya. 

"Janganlah kita terus berbongkar-bongkar, mau pasang kabel PLN dibongkar, pasang pipa PDAM dibongkar lagi, kabel fiber obtik, dibongkar lagi. Kapan mau rapinya? Berapa uang negara yang dikeluarkan untuk itu," ujarnya. 

Inilah peran IAP yang dimaksud dengan memberikan masukan perencanaan yang baik sewaktu proses pelebaran jalan dengan sudah mempersiapkan ruangan untuk menaruh kabel dan utilitas lainnya. 

Dengan keterlibatan IAP yang diminta Presiden RI, Joko Widodo untuk memberikan masukan dalam perencaanan tata kota dalam pemindahan Ibu Kota RI, hal itu merupakan contoh peran keterlibatan ahli planologi kita yang memberikan sumbangsih bagi negeri Indonesia. 

"Saya ucapkan selamat atas pengukuhan ini, dan setelah dilantik saya mengajak, ayo sumbangkan pemikirian kalian kepada Kepala Daerah, DPRD dalam perencanaan tata ruang di Babel," tutupnya. 

Sementara itu, Ketua IAP Indonesia Andy Simarmata mengatakan, dengan keilmuan yang dimiliki, pihaknya siap membantu menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemprov. Babel dalam mengintegrasikan aturan dalam Perda RTRW dengan RZWP3K, serta membantu di bidang perencanaan. 

Menurutnya, sesuai yang dikatakan Presiden RI bahwa, perencanaan itu bukan sekadar build building, namun lebih tepatnya yakni build environment. 

Perencanaan yang benar adalah membangun tempat hidup yang bisa memengaruhi kesehatan masyarakat, interaksi sosial, akar budaya, efisiensi ekonomi, dan kenyamanan hidup yang sangat memengaruhi kebahagiaan dan kreativitas warganya. 

"IAP adalah satu-satunya organisasi praktisi perencanaan kota dan daerah di Indonesia dan lembaga perencanaan profesional terbesar di kawasan ASEAN," jelasnya. 

Dengan lebih dari 3.000 anggota dan 1.200 bersertifikasi Perencana, tersebar di lebih dari 400 Kota dan Kabupaten se-Indonesia, Andy mengatakan siap mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam pengukuhan tersebut, terpilih M. Yunus sebagai Ketua IAP Babel, Dwi Rizka Zulkia sebagai sekretaris, dan Leni Anggeraini sebagai bendahara. 

 BS