Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), tepatnya ke Kabupaten Belitung pada Kamis (2/9/2021) mendatang.

PANGKALPINANG – Kunjungan ini dimaksudkan untuk meninjau langsung mengenai percepatan penyerapan anggaran hingga penanganan Covid-19 di Negeri Serumpun Sebalai. 

Nah, agar kegiatan sukses, Pemprov Babel melakukan Rapat Koordinasi dengan kepala daerah di kabupaten/kota terkait persiapan kunjungan Mendagri ke lokasi Isoter. 

“Rapat ini bertujuan untuk mengetahui persiapan masing-masing pemerintah kabupaten/kota mulai dari data serapan, langkah dan strategi penanganan Covid-19 hingga kendala yang dihadapi agar saat melakukan paparan nanti semua sesuai dengan data terbaru,“ ujar Wakil Gubernur Abdul Fatah saat mengawali sambutannya secara virtual di Ruang Kerjanya, Selasa (31/8/2021). 

Sebagai gambaran bahan dan data paparan kepada Mendagri, Wakil Gubernur meminta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Prov. Babel, Fahma Sari Fatma untuk menyampaikan data terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Bangka Belitung. 

Menanggapi hal tersebut, Fahma menyampaikan bahwa realisasi earmarked 8% Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) per 27 Agustus 2021 masih 26,31%. 

Sementara itu penyaluran realisai penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 338,591 M, yang dialokasikan ke Pemprov. Babel, serta Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang telah diserap sebesar 28,9 %. 

“Rata-rata penggunaan DID untuk bidang Kesehatan di Babel adalah 44,9% dari total pagu dengan persentase terbesar adalah Kabupaten Bangka Tengah sebesar 76,6%,“ jelasnya. 

Lebih jauh lagi dikatakannya bahwa penyerapan penyaluran dana desa sampai tangga 30 Agustus 2021 telah mencapai 76,16%. Sedangkan realisasi penyaluran DAK Fisik di bidang kesehatan sudah mencapai Rp 50,05 milliar atau 17,28% dari total pagunya. 

“Sedangkan di sektor kinerja Pemulihan Ekonomi Nasional sampai 27 Agustus 2021, untuk realisasi Bansos PKH sebesar Rp 35,46 M, Bansos Sembako sebesar Rp 80,99 M, Bansos Tunai sebesar Rp 53,57 M, Pra Kerja sebesar Rp 225,59 M, Klaim Pasien sebesar Rp 55,65 M, PKT PUPR sebesar Rp 105,25 jt, PKT Kementan Rp 19,85 M, BPUM sebesar Rp 110,88 M, KUR per 30 Agustus 2021 sebesar Rp 835,82 M serta pembiayaan Umi per 20 Agustus 2021 sebesar Rp 9,68 M,” paparnya lagi. 

Sesuai arahan Wakil Gubernur serta paparan Fahma, Sekda Bangka Selatan Achmad Ansyori mengatakan bahwa anggaran tenaga kesehatan sudah dilakukan proses penyerapan. Langkah selanjutnya, dirinya akan mempersiapkan laporan untuk dikoordinasikan dengan Kanwil DJPb Prov. Babel agar nantinya ada penyesuaian dilaporan. 

“Namun sejauh ini ada kendala terkait dengan sistem, karena ada kriteria di lapangan yang tidak sesuai dengan sistem. Sedangkan untuk dana anggaran Covid-19 kita sudah sampai 30%. Untuk program pemulihan ekonomi nasional saat ini sudah berjalan dan kamipun terus mengumpulkan dukungan baik dari ASN maupun pihak swasta,“ ungkapnya. 

Pihaknya juga akan terus berkomitmen memenuhi kewajiban-kewajiban yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat.  

Sama halnya juga diutarakan Sekda Bangka Barat M. Soleh yang menyampaikan bahwa pihaknya juga akan terus berupaya memenuhi kewajiban sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat. Diungkapkannya juga bahwa dana untuk tenaga kesehatan di daerahnya saat ini juga sudah diproses. 

Terkait penanganan Covid-19, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga melaporkan bahwa pihaknya saat ini sudah memproses pembentukan 5 Satgassus sesuai Intruksi Gubernur beberapa waktu yang lalu. Sedangkan untuk penyerapan anggaranpun dilaporkan sudah on the track. 

Menanggapi laporan dari Kabupaten/Kota. Kepala Kanwil DJPb Prov. Babel mengimbau agar saat paparan kepada Mendagri nanti diperlukan format yang sama oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi update data serta langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menanggulangi Covid-19 di Bangka Belitung. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Fery Afrianto bahwa penyusunan paparan nantinya dapat difokuskan pada laporan 8% DAU serta sejauh mana realisasi anggaran penanganan Covid-19 pada 3 bidang prioritas. 

“Adapun 3 bidang prioritas tersebut meliputi bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial. Hal ini nantinya yang akan kita laporkan ke Mendagri,“ ujarnya. 

Menutup rapat koordinasi tersebut, Wakil Gubernur Abdul Fatah berharap kesesuaian laporan realisasi dapat dikoordinasikan dengan Kanwil DJPb Prov. Babel, begitu juga dengan langkah-langkah strategis penanganan Covid-19 yang selama ini telah dilakukan bisa tersampaikan saat kunjungan Mendagri ke Babel nanti. 

“Nanti dapat kita sampaikan sejauhmana penanganan terhadap vaksinasi, tracing dan tracking, ketersediaan oksigen, isoter maupun realisasi anggaran untuk menanggulangi Covid-19 di Babel,“ pungkasnya. 

 IG