Sebelum adanya PPKM, pertumbuhan ekonomi di Babel bertumbuh dengan baik dan meninggalkan daerah-daerah lainnya, terutama di wilayah Sumatera. Padahal saat itu pandemi sedang tinggi-tingginya. Lalu bagaimana dengan sekarang saat Pusat mengeluarkan kebijakan PPKM?

PANGKALPINANG - Diperkirakan dalam rilis pertumbuhan ekonomi triwulan kedua yang sebentar lagi akan dirilis oleh BPS, perkonomian di Kepulauan Bangka Belitung akan tumbuh 4,5 hingga 5,5 persen jauh meninggalkan rata-rata nasional. 

Itu diungkap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman saat ia menjadi narasumber dalam kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri ke-30 Tahun Ajaran 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Ruang Kerjanya, Selasa (3/8/21). 

Di kegiatan siang itu yang juga menghadirkan Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi dan Sekretaris Satgas Covid-19 sekaligus Kalakhar BPBD Babel, Mikron Antariksa sebagai narasumber, Erzaldi menyebutkan pemerintah juga mengambil langkah kebijakan, memadukan program penanggulangan Covid-19 ini dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dalam rangka menjalankan percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan meningkatkan daya saing komoditi yang dimiliki. 

Dalam paparannya, Gubernur Erzaldi menyampaikan materi Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah. Tiga strategi utama penanggulangan Covid-19 disebutkan Gubernur sebagai langkah startegis yang harus dilakukan. 

Langkah-langkah itu adalah mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanggulangan Covid-19, bersinergi bersama forkopimda dalam perumusan kebijakan daerah, serta percepatan program pemulihan ekonomi dengan meningkatkan daya saing berbagai komoditi ekspor. 

Gubernur bersama forkopimda terus mengawal program Pemerintah Pusat dalam penanggulangan Covid-19. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Pemerintah Pusat, yang salah satunya adalah memastikan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level yang telah ditentukan. 

"Bagaimana kita terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi agar tetap kuat, dan kondisi masyarakat juga tetap sehat," ungkapnya. 

Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan Forkopimda ini terus dijunjung tinggi dalam penanganan Covid-19, bukan hanya di provinsi, namun juga di seluruh kabupaten/kota. Oleh sebab itu, kehadiran TNI/Polri sangat diharapkan. 

"Kami bersama dengan forkopimda memberikan rumusan-rumusan kebijakan daerah serta mengawal dan memastikan kebijakan itu dilaksanakan, secara bersama-sama pula," ungkapnya. 

Dalam memastikan penerapan protokol kesehatan di masyarakat, pihaknya tetap mengedepankan sosialisasi dan sikap humanis dari para petugasnya. 

Senada dengan gubernur, Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi menyampaikan seluruh stakeholders di Bangka Belitung ini bahu-membahu, membantu penanganan Covid-19. Pihaknya juga telah mengeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yang menjadi pedoman dalam penanganan Covid-19 sekaligus mensosialisasikan secara masif ke masyarakat. 

Sedangkan Sekretaris Satgas Covid-19 sekaligus Kalakhar BPBD Babel, Mikron Antariksa, dalam kesempatan itu melaporkan situasi terkini dan kondisi penanganan covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri ke-30 TA 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara virtual ini diikuti oleh peserta didik dari Kepolisian Negara 6 orang, TNI Angkatan Darat 1 orang dan TNI Angkatan Udara 1 orang. 

Bangka Belitung dipilih menjadi lokus dalam KKDN, karena provinsi ini dinilai mampu menurunkan laju penyebaran Covid-19 dan tingkat pertumbuhan ekonominya yang stabil meskipun di masa Pandemi Covid-19. 

ML