Terkait Pengelolaan Vaksinasi Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19, Gubernur Babel meminta khususnya Dinas Kesehatan untuk selalu berkoordinasi dengan BPK dan BPKP, mencatat dan melaporkan dengan baik dalam penyaluran vaksin ke daerah-daerah.

PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman bersama Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ida Farida melakukan Pertemuan Pemeriksaan Pendahuluan (Entry Meeting) terkait Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pengelolaan Vaksinasi Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2021, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (2/8/21) 

Selain pengelolaan vaksin, pemeriksaan pendahuluan juga dilakukan terkait Pemeriksaan Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I tahun 2021. 

Gubernur berharap, dengan pemeriksaan pendahuluan ini terjadi pemahaman yang sama dalam rangka pengambilan kebijakan yang dilakukan. 

Apa yang telah dilakukan kawan-kawan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel), atas kinerja dan program kegiatan yang dilakukan untuk mendapat masukan, sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari kegiatan itu. 

"BPK akan memberikan masukan atas kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan.
Harus terjadi pemahaman yang sama, jangan sampai keinginan kita lebih, namun kemampuan terbatas tidak diketahui oleh BPK" harapnya. 

Terkait Pengelolaan Vaksinasi Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19, gubernur meminta khususnya Dinas Kesehatan Babel, untuk selalu berkoordinasi dengan BPK dan BPKP, mencatat dan melaporkan dengan baik dalam penyaluran vaksin ke daerah-daerah. 

Demikian pula dalam mengambil kebijakan lain terkait Percepatan Penanggulangan Pandemi Covid-19, gubernur berharap kepada Kantor Perwakilan BPK RI Babel untuk terus ikut mengawasi. Sehingga kebijakan yang diambil dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tidak menyimpang dari koridor maupun ketentuan yang berlaku. 

Untuk Pemeriksaan Kinerja atas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri Dalam Mewujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I tahun 2021, Gubernur melaporkan bahwa, saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjalin kerja sama dengan mitra perusahaan. 

Melalui Dinas Pendidikan Babel, pihaknya telah menyusun kurikulum khususnya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan sistem 50 persen teori dan 50 persen praktik. Para siswa dititipkan ke perusahaan-perusahaan mitra untuk terjun langsung semacam magang, maupun menghadirkan ahli dari perusahaan untuk mengajarkan teknis secara langsung. Salah satunya adalah perusahaan tambak udang dan perusahaan teknik lainnya. 

Oleh sebab itu, rekomendasi yang akan disampaikan oleh Kantor Perwakilan BPK RI Babel, akan menjadi guidance /panduan khususnya bagi perusahaan mitra untuk ikut serta dalam program ini. 

Sebelumnya Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Babel, Ida Farida menyampaikan, pada semester awal tahun 2021 ini BPK akan melakukan dua pemeriksaan kinerja pendahuluan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Vaksinasi serta Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis kerja sama DUDI. 

Kedua pemeriksaan kinerja tersebut merupakan pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan serentak pada 34 Provinsi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Tujuan dari pemeriksaan kinerja ini adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. 

Untuk Pengelolaan Vaksinasi, pemeriksaan akan dilakukan dua tahap yaitu, pemeriksaan pendahuluan di awal bulan Agustus hingga September, dan pemeriksaan terinci dilakukan sesuai arahan pimpinan BPK. Sedangkan Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis kerja sama DUDI, pemeriksaan dilakukan hingga akhir September mendatang. 

Kepala Kantor Perwakilan BPK RI, Ida Farida juga menjelaskan dalam melaksanakan pemeriksaan ini pihaknya tetap mengacu pada protokol kesehatan.

ML