PANGKALPINANG - Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, terkait percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman akan segera mengambil keputusan sebagai langkah cepat dan strategis dalam rangka menyeimbangkan serapan anggaran belanja modal Bangka Belitung dengan belanja operasionalnya.
"Dalam hal ini, presiden mengarahkan kita agar terus berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait serapan anggaran. Saat ini serapan anggaran Bangka Belitung baru mencapai 4,38% dan tidak seimbang dengan belanja operasional yang sudah mencapai 27,8%," ungkap gubernur.
Menanggapi hal tersebut, dirinya akan bertindak cepat dengan berdiskusi bersama tim anggaran serta DPRD untuk mengambil langkah efisiensi serta refocusing terhadap beberapa kegiatan tanpa menunda.
"Dalam beberapa hari ini, kita akan mengambil keputusan sekalipun agak berat bagi para pegawai. Tapi, ini tetap dilakukan demi efisiensi serapan anggaran dan efektivitas anggaran," ujarnya.
Tidak hanya Bangka Belitung, tapi secara nasional, serapan belanja anggaran nasional mengalami pertumbuhan yang rendah yakni di angka 15% untuk APBN dan angka 7% untuk APBD. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka -0,74%. Termasuk serapan pengadaan barang dan jasa, dan lainnya yang juga masih lambat.
Hal ini diungkapkan Presiden Republik Indonesia Jokowi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tema 'Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi' secara virtual di Ruang Vidcon Gubernur Babel, Kamis (27/05/2021).
Diungkapkan presiden bahwa tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pemerintah pusat telah menganggarkan dana hampir 700 triliun dan harus segera direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali.
"Untuk itu, saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah dapat melihat dan mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, dan mencarikan solusi untuk mengatasinya sehingga lembaga dan pemda dapat merealisasikan dengan cepat," ujarnya.
Peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah dalam hal belanja negara secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga tercapainya target yang ditetapkan agar tidak ada serupiah pun yang salah sasaran.
"Saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran, apalagi dalam masa pandemi di mana semua harus berhemat dan bekerja keras dalam rangka mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," ujar Presiden Jokowi.
BPKP sendiri tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Fungsi pengawasan yang dilakukannya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban. Pengawalan BPKP tidak hanya di lakukan dipusat saja, tapi juga di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan tantangan yang berbeda. Hasil pengawasan kemudian di analisis untuk mencari solusi atas hambatan dilapangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas yang dapat mendorong pertanggungjawaban efektif.
Rakor dilakukan secara virtual di beberapa titik lokasi yaitu gedung BPKP, Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, gedung kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Turut bergabung bersama menteri kabinet indonesia maju, BPK, KPK, Panglima TNI, Kapolri Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
Penulis : Dini
