PANGKALANBARU - Sebelum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) bersama Pertamina dan BRI melaunching 'kartu kendali' gas elpiji 3 kilogram (kg), nampaknya mereka wajib turun terlebih dahulu ke lapangan melihat kondisi riil.
Belumlah jelas soal data apa yang jadi patokan jatah gas subsidi dari kartu kendali yang akan launching dalam waktu dekat, alih-alih malah banyak warga yang tidak bisa mendapat gas yang harusnya untuk masyarakat golongan kurang mampu.
Seperti contoh warga di RT 016, 017, dan RT 020 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru, Bangka Tengah. Mereka bingung harus ke mana mencari gas subsidi. Di tempat tinggal mereka tak satu pun ada pangkalan gas yang berdiri. Di sisi lain saat mereka butuh gas, warga harus rela mendapat sisa-sisa dari pangkalan yang berada di wilayah lain. Bahkan, terkadang mereka harus ke Pangkalpinang demi gas elpiji.
"Harganya bisa Rp40 ribu. Mau dak mau kami harus beli dari pada pakai kayu api," kata Jumhir salah seorang warga di sana.
Jika nasib mereka baik, mereka bisa mendapat sisa jualan pangkalan gas tetangga. Tapi yang namanya gas, kadang tak bersisa dan lebih prioritas warga setempat.
"Kadang ngeluh juga begini terus. Kalau gas abis tengah malam, atau sore bailah, leteh nyarik sampai ke Pengkal (Pangkalpinang). Aok misal dapet? Kadang bawak duit ge gas dakde," lanjutnya.
Kendala warga di tiga RT itu kata mereka cukup simpel. Seperti diutarakan Kepala Lingkungan (Kaling) di sana, Yahya bahwa jika ada pangkalan gas maka kesusahan warga bisa teratasi. Warga tak perlu lagi berharap belas kasihan pangkalan di wilayah lain, atau harus ke Pangkalpinang demi gas 3 kg. Walau terkadang harga di toko nyaris tak masuk akal.
Kenapa tidak ada pangkalan?
Ternyata kata Yahya, warga sudah berulangkali mengajukan ke perusahaan BUMN yang mengurusi bahan bakar. Tapi keinginan warga mendapat penolakan yang alasannya bahkan lebih tak masuk akal.
"Alasannya katanya wilayah kami ini ada perumahan elit. Ini pasti orang ini dak pernah survey lokasi. Kalau survey pasti tau di sini orangnya susah-susah. Kalau mau mari kita beradu data," sebut Kaling.
Maka dia berharap keinginan warga ini bisa mendapat perhatian pemerintah maupun Pertamina. Mereka tak banyak meminta, cukup terpenuhi hak sebagai masyarakat golongan subsidi, maka mereka sudah tenang.
"Harapan kami tolonglah Pertamina cek lagi lah warga di sini. Dirikanlah pangkalan. Kasihan masyarakat kami kadang diusir dari pangkalan orang. Kadang harus ke Pengkal hanya satu tabung. Ayo kalau mau data, kita buka-bukaan data," kata Kaling Yahya. (emp)
