Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Melati meminta kepada Kementerian Hukum untuk memberikan edukasi dan stimulus kepada pelaku UMKM terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Jakarta - Jakarta - Anggota DPR RI Perjuangkan stimulus HAKI untuk UMKM Daerah. Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Hukum RI dengan agenda pembahasan kebijakan strategis diantaranya pemberian amnesti, Peraturan Perundang-Undangan, Administrasi Hukum, Hak kekayaan Intektual dan masalah Aktual lainnya, Senin, 17 Februari 2025.
Melati menambahkan di Provinsi Bangka Belitung pelaku UMKM banyak yang belum memahami tentang HAKI. Sehingga banyak yang tidak mau mengurus HAKI meski mereka memiliki karya yang bagus.
“Harapannya adalah adanya stimulus dari kementerian untuk UMKM daerah agar mereka punya rasa aman. Karya mereka dilindungi secara hukum dan juga bisa meningkatkan daya saing mereka ketika mereka harus bersaing di era globalisasi,” kata Melati saat memberikan pandangan fraksi dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum.
Dorongan Stimulus untuk UMKM Daerah
Selain HAKI, politisi Gerindra tersebut juga menyoroti soal indikasi geografis, menurutnya sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya indikasi geografis.
“Dan saya mendapatkan informasi bahwa terdapat biayanya termasuk HAKI. Harapannya ini menjadi stimulus pada teman-teman UMKM sehingga pencapaian HAKI itu bisa tercapai dan mereka juga nyaman dengan sertifikasi yang mereka dapatkan,” pungkasnya.
