Melati dalam Reses DPR RI kembali ke Daerah Pemilihan, dari Komisi XIII Fraksi Partai Gerindra di Semabung Kota Pangkalpinang, Kamis (26/12/2024). Foto : babelinsight.id

"Hari ini, kesempatan ini, saya kembali ke Dapil saya, Bangka Belitung untuk menyapa bapak-ibu semua sekaligus menyerap aspirasi"

-Melati- 
----
Penulis: Friz
Editor: Nekagusti

Terima kasih diungkapkan pertama kali oleh Melati dalam Pertemuannya dengan Masyarakat Kelurahan Semabung Kota Pangkalpinang dalam rangka Reses DPR RI, Kamis (26/12/2024) kepada semua warga atas amanah dan kepercayaan untuk dirinya mewakili Bangka Belitung jadi perempuan pertama yang mewakili di DPR RI.

"Hari ini, tepatnya 2 bulan saya dilantik menjadi Anggota dan berkantor di DPR RI", bukanya. 

Apa yang bisa didiskusikan, dapat didiskusikan dalam pertemuan ini dikatakan Melati termasuk hal yang ingin disampaikan, bisa disampaikan, dan akan menjadi catatan penting bagi Melati. 

Disampaikan kembali dalam kesempatan ini oleh Melati, menjadi Anggota DPRI RI punya tugas  dan kewenangan, yaitu pengawasan terhadap pemerintah. Selain membantu pengangaran pemerintah pusat dengan skala prioritas. 

"Ketiga adalah legislatif atau membuat kebijakan", ungkapnya menyampaikan setidaknya beberapa tugas-tugas tersebut yang menjadi tanggungjawab seorang legislator. 

Reses DPR RI oleh Melati dari Dapil Bangka Belitung, dihadiri banyak warga dan menyampaikan aspirasi. Foto : babelinsight.id

Melati sendiri merupakan salah satu perwakilan dari Fraksi Partai Gerindra, ditugaskan bekerja atas Komisi XIII, yang membidangi HAM, Imigrasi, Lapas, Teroris, Pancasila dan Ormas HAM. 

"Jadi hal-hal yang mau disampaikan berkaitan dengan kebijakan, apapun artinya tidak harus sesuai dengan Komisi saya, tetapi saya bisa saling berkomunikasi dengan Anggota Komisi lainnya", 

Diskusi Pendidikan Hingga Ekonomi Masyarakat

Seorang warga, menyampaikan dari media-media yang dilihatnya, banyak sekali pondok pesantren terutama pada sisi kepemimpinannya yang melanggar HAM, para santri menjadi korban atas ketidakpantasan yang dilakukan pihak pesantren dan mengakibatkan kekhawatiran para orang tua. 

"Kami berharap, Ibu Melati selaku anggota DPR untuk benar-benar mengawasi pesantren agar tidak terjadi pelanggaran HAM. Mohon kiranya ditindaklanjuti", ungkapnya. 
 
Selain itu, maraknya pasar UMKM di Alun-Alun Taman Merdeka (ATM) juga disampaikan Ican (salah seorang warga) yang dilihatnya sepintas, hanya sedikit yang mendapatkan hasil. Dirinya berharap tidak difokuskan satu tempat. 

"Seperti di Semabung, banyak sekali kanan kiri berjualan. Bagaimana pelaksanaan Pasar UMKM bisa lebih merata lokasinya agar ekonomi lebih merata", Ungkap Ican, 

Menanggapi kedua permasalahan yang disampaikan warga yang hadir, Melati mengucapkan terima kasih atas kekhawatirannya karena memang bisa dilihat bersama bahwa kondisi keamanan putra-putri di sekolah maupun level pesantren mengkhawatirkan. 

"Jangan sampai yang tidak masuk akal sehat kita tidak terjadi di pesantren ini memang membuat kita bertanya-tanya. Contoh beberapa pesantren terungkap kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak didik atau santri. Saya setuju untuk dilakukan pengawasan lebih disiplin lagi dan memantau ketat", harapnya. 

"Beberapa pesantren juga saya lihat belum layak, pertanyaan saya waktu itu seperti apa sebenarnya syarat didirikannya sebuah pesantren", kenangnya saat masih menjabat sebagai Ketua TP PKK Kepulauan  Bangka Belitung.

 Foto bersama Melati dan warga yang hadir usai pelaksanaan Reses DPR RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Foto : babelinsight.id

Artinya, lanjutnya seharusnya pesantren didirikan tidak boleh asal-asalan harapannya. Tetapi jika belum ada aturan, artinya kita bebas mengklaim kategori pesantren. 

"Ini akan menjadi catatan saya. Saya pernah melihat sebuah berita bahwa nanti ke depan pemilik pesantren harus bersertifikasi yang artinya ada standard yang dilakukan pemerintah untuk menyetarakan kualitas satu sama lain",

Karena ini berkaitan dengan komisinya, tentu ini teknis dalam merekrut para tenaga pengajar yang standar, artinya Melati berharap pesantren jangan asal didirikan dengan standar tertentu dan Melati menegaskan pesantren bisa mengikuti standar sesuai kebijakan pemerintah. 
"Saya akan menyampaikan ini, harus lebih jelas dan ada standarisasi agar tidak ada lagi pesantren yang asal-asalan", tegasnya. 

Walau demikian, Melati tetap mengajak para orang tua tidak serta merta menyalahkan pesantrenya karena bisa saja hanya ulah salah seorang saja. 

"Anak-anak juga harus bisa menyesuaikan dengan aturan kepesantrenan walau orang tua harus pintar dan tetap mendengarkan bagaimana anak-anak kita agar mereka tidak menutup diri", ujarnya dirinya pun akan menyampaiaknkepada Komisi VIII yang bermitra dengan Kemenag RI. 

Menanggapi pusat-pusat Pasar UMKM, Melati menanggapi bahwa yang harus difikirkan salah satunya adalah lalu lintas yang bisa dikondisikan. 

"Ketika kita ingin membuat event, semua harus difikirkan, jangan sampai kita membuat acara dan membuat bingung dan menyulitkan pengunjung", 

Tidak ada salahnya pula, jika warga memiliki ide penyelenggaraan Pasar UMKM serupa untuk disampaikan dan selain ATM juga ada beberapa titik Pasar UMKM yang dilaksanakan seperti Bukit Dealova.