Erzaldi Rosman memenuhi undangan diskusi oleh Forkoda pembentukan Bangka Utara yang berlangsung di Sekretariat Formap Babel, Kamis (27/6/2024). Foto: babelinsight.id
Erzaldi menerima beberapa perwakilan Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) pembentukan Bangka Utara, duduk bersama masyarakat untuk berdiskusi dalam upaya lanjutan perjuangan pemekaran wilayah.
-------
Penulis: Fadjroel
Editor: Nekagusti
Walaupun telah lebih dari dua tahun tak lagi sebagai pejabat publik, usai menunaikan amanah rakyat sebagai Gubernur Bangka Belitung (Babel) periode 2017-2022, namun pengalaman birokrasi yang dimiliki Erzaldi Rosman selama puluhan tahun memberi manfaat untuk khalayak.
Diskusi berjalan dengan masukan-masukan positif, yang berlangsung di Sekretariat Forum Masyarakat Petani (Formap) Babel, Kamis (27/7/2024).
Erzaldi memberikan berbagai masukan kepada para presidium terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya merealisasikan terbentuknya Kabupaten Bangka Utara. Foto: babelinsight.id
"Saya yakin presidium dari Bangka Utara tidak melakukan sesuatu. Ini harus di follow up, tapi ada caranya mem-follow up seperti apa. Salah satunya harus aktif menjalin koordinasi bersama pemerintah pusat, dan juga DPR RI," ujar Erzaldi.
Disebutkannya, terdapat beberapa daerah, khususnya daerah kepulauan memang mengajukan adanya pemekaran wilayah. Salah satunya ialah Bangka Utara. Namun, dalam perkembangannya, permohonan tersebut jalan di tempat.
Padahal, sudah ada tindak lanjut yang dilakukan DPR RI dengan memberikan perintah untuk melanjutkan proses di tahap berikutnya.
"Jangan sampai apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat melalui DPR RI yang sudah menginstruksikan ke salah satu kementerian berkenaan dengan pemekaran ini, presidium dari Bangka Utara tidak melakukan sesuatu. Ntah itu turunannya ke Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lainnya, jalin konsolidasi. Ini harus ditindaklanjuti, tetapi jangan sendiri," ungkapnya.
Rencana Pemekaran
Ia juga menyarankan Forkoda untuk menjalin hubungan bersama Pemerintah Kabupaten Bangka, untuk mempertanyakan kelanjutan rencana pemekaran 5 kecamatan, sebagai salah satu syarat utama terbentuknya Kabupaten Bangka Utara.
"Tapi, yang namanya visi-misi, kalau tidak ada sentuhan dari bawah, tidak bergerak, sama saja bohong. Secara politis selesai (tugas) kawan-kawan DPR. Tetapi, sudah ditindaklanjuti belum oleh bupati? Saya yakin kalian lengah, karena (pemekaran) kecamatan saja belum," ujarnya.
Komunikasi, serta konsolidasi bersama pemerintah pusat, DPR RI, maupun Pemerintah Kabupaten Bangka menurutnya harus terus terjalin dengan intens, sehingga akan mempengaruhi proses pengajuan pemekaran wilayah. Foto: babelinsight.id
Sebab, kata Erzaldi yang juga sempat mengurusi persoalan tersebut saat menjabat gubernur, untuk memecah menjadi 5 kecamatan harus diawali dulu dengan analisa oleh Bappeda, yang kemudian analisa dilakukan oleh konsultan. Sedangkan konsultan dalam pelaksanaan analisanya perlu adanya anggaran.
"Untuk mengeluarkan biaya harus ada mata kegiatan. Kalian merasa tidak sudah mengajukan kegiatan ini ditaruh dalam anggaran 2025? Anggaran persiapan atau analisa pemekaran lima kecamatan Kabupaten Bangka dalam rangka persiapan pembentukan Bangka Utara, sehingga 2026 sudah ada 5 kecamatan baru," tanya Erzaldi.
Untuk itu, ia kembali memberikan masukan yang penting untuk dilakukan para presidium, terutama untuk dapat aktif berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri. Sebab, di lembaga tersebutlah yang akan mengeluarkan keputusan berkenaan dengan pembentukan Bangka Utara.
"Nanti dicek, yang turun dari DPR ini daerah mana saja. Di sinilah penentu akan dilanjutkan ke Ditjen Otda. Jadi, itu harus dilakukan, kalau tidak ada sentuhan, percuma. Maka, konsentrasi ke pusat, lakukan penguatan untuk bisa masuk ke Ditjen Otda," pungkasnya.
