Kuasa Hukum Dani Sapriando dari kantor Advokat Hangga OF mengajukan praperadilan (foto: ist)

Setelah tiba di rumah tempat tujuan, pemohon beserta sejumlah empat orang lainnya berikut barang bukti langsung diamankan tim dari Polresta Pangkalpinang.
___

Penulis: Dion
Editor: Putra Mahendra

PANGKALPINANG - Kantor Advokat Hangga OF mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) 1A Pangkalpinang, dengan termohon Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pangkalpinang. 

Pengajuan permohonan praperadilan dituangkan dengan Nomor : 02/ P.PRAPID/23 perihal permohonan praperadilan. 

"Di sini kami selaku penasehat hukum (PH) pemohon yakni klien kami Dani Sapriando yang merupakan seorang sopir, terkait kasus penangkapan bahan bakar minyak (BBM)," jelas PH Pemohon, Hangga Oktafandany ketika jumpa pers di Pangkalpinang, Kamis (3/2/2023) sore.

Lanjutnya dari keterangan pemohon, Dani merupakan sopir yang diperintahkan untuk mengantarkan truk bermuatan BBM ke Selindung Baru, Pangkalpinang pada 10 Januari 2023 lalu. 

Setelah tiba di rumah tempat tujuan, pemohon beserta sejumlah empat orang lainnya berikut barang bukti langsung diamankan tim dari Polresta Pangkalpinang. 

Dalam keterangan pemohon lagi, diakui Hangga, pemohon ini disangkakan melakukan tindak pidana mengoplos minyak dan menjual beli minyak tidak sesuai spek pemerintah, yang disangkakan dalam Pasal 54, Pasal 28 ayat 1 UU RI tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

"Namun faktanya ketika itu truk baru datang, tidak ada kegiatan jual beli. Lalu, pemohon langsung ditahan dan diperiksa atau di BAP," ulas Hangga. 

"Pemohon inikan sopir, seorang pekerja yang dibayar Rp 4 juta setiap bulan oleh bosnya, artinya dia hanya bekerja sebagai jasa angkut," ujarnya.

Ditambahkan Hangga, dalam praperadilan ini ada dua hal yang diajukan, yakni terkait administrasi penangkapan di mana pemohon diamankan pada tanggal 10 Januari 2023, sedangkan sprint penangkapan dan penahanan dikeluarkan tanggal 11 Januari 2023, lalu perihal prosedur penangkapan dianggap cacat formil dan administrasi. 

"Di Bangka ini kebanyakan terjadi demikian, banyak pekerja yang diamankan, bukan pemiliknya. Mudah-mudahan pengadilan sependapat agar ada koreksi bagi aparat penegak hukum," terangnya.

"Intinya, kami minta di SP3 kan," pungkas Hangga. 

Sementara itu, terkait pengajuan praperadilan ini, Kasat Reskrim Polresta Pangkalpinang ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp dari sore, hingga malam ini dihubungi kontributor babelinsight.id via telpon belum memberikan tanggapan.