EM osykar, Ketua Bawaslu Bangka Belitung (foto: ist)
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mengajukan cost sharing pendanaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Babel sebesar Rp. 79.355.500.000, itu usulan hibah setelah mapping.
___
Penulis: Dion
Editor: Putra Mahendra
PANGKALPINANG - Selanjutnya, telah dilakukan mapping RAB review secara sampling kepada salah satu Bawaslu kabupaten/kota yaitu Bangka.
Sementara Bawaslu kabupaten/kota lain diminta untuk menyesuaikan anggaran masing-masing sesuai review yang dilakukan oleh Bawaslu RI.
Adapun anggaran yang diajukan setelah mapping Bawaslu Babel Rp. 26.952 280.000, Bawaslu Bangka Rp. 10.413.420.000, Bawaslu Bangka Barat Rp. 6.551.288.000, Bawaslu Bangka Selatan Rp. 6.924.598.000, Bawaslu Bangka Tengah Rp. 8.045.393.000, Bawaslu Belitung Rp. 7.995.598.000, Bawaslu Belitung Timur Rp. 6.000.000.000, dan Bawaslu Pangkalpinang Rp. 6.472.932.000
Ketua Bawaslu Babel EM Osykar mengatakan, dalam kesepakatan ini menjadi catatan Bawaslu Babel yang pertama DPRD ini berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak.
"Memang ini menjadi konsen di pembagiannya, kalau Pemilu serentak itu menjadi urusan dari teman-teman di Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota,"
-EM Osykar-
Lebih lanjut ia menuturkan, anggaran 2023 mudah-mudahan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu akan disetujui dan dicairkan terlebih dahulu 40% di tahun 2023.
"Dari Bawaslu itu kita pengajuannya semula Rp 56 miliar menjadi Rp 26 miliar, setelah diadakan pencermatan dan di konseling dengan Kabupaten/Kota," jelasnya usai RDP, Rabu (1/2/2023).
Saat ini, Bawaslu Babel masih menunggu arahan, nanti diinstruksikan oleh tim pimpinan rapat minggu pertama Maret 2023 mengadakan berita acara dengan Pj Gubernur Babel untuk kesepakatan dana tersebut
"Kami diminta oleh pimpinan rapat DPRD Babel, nanti awal Maret 2023 itu sudah ada kesepakatan terkait penganggaran Pilkada serentak," tegasnya.
Lebih lanjut, Bawaslu dan DPRD Babel untuk menurunkan angka golput. Mengimbau dan menyosialisasikan agar angka golput ini bisa diproses juga dari KPU Babel.
"Kita akan meningkatkan partisipasi pemilih agar tidak golput, kalau kita Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif jadi saling berkolaborasi bagaimana angka golput itu turun dari sebelumnya," imbuhnya.
Ia juga menambahkan, terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak itu dibutuhkan anggaran dan akan dicairkan 40%, dan itu dibutuhkan pada Maret 2023 ini. Tahapan sudah berjalan. Bawaslu akan membagikan cost sharing setelah mereka me-review dan mapping.
Anggaran 40% itu diperuntukan untuk Panwascam secara operasional dan fungsi pengawasan melekat juga di kecamatan, sementara untuk kabupaten/kota itu nanti akan konsen ke dana pengawas kelurahan/desa serta pengawas TPS nantinya.
"Secara proporsional dan profesional, InsyaAllah cukup, karena Pilkada serentak ini bisa kita pangkas anggaran-anggarannya," tutup Ketua Bawaslu Babel.
