Ilustrasi/net
Leo Randika
(Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Politik)
Dalam menopang kehidupan menuju ke arah yang lebih demokratis, maka diperlukan komitmen warga negara terhadap demokrasi. Begitu pula penting diupayakan tindakan dan program pemberdayaan warga negara. Warga negara atau rakyat merupakan elemen terpenting dalam konteks negara demokrasi. Pasalnya, warga negara atau rakyat tersebut merupakan hakim yang dapat menilai, dan menentukan bagaimana proses demokrasi dari suatu negara tersebut. Legitimasi demokrasi itu sendiri terletak pada penilaian warga, yakni tentang sejauh mana demokrasi dinilai positif bagi sebuah pemerintahan (Saiful Mujani, 2012)
Kebutuhan akan pemahaman politik di masyarakat ini tentunya sejalan dengan dinamika politik yang ada, baik dinamika politik global (perkembangan teknologi informasi), maupun nasional. Masyarakat harus cerdas dalam menerima informasi, mengolah, dan meresponsnya, jangan sampai dinamika politik global mengorbankan dan merugikan kepentingan nasional. Bahkan sebaliknya, politik global harus dijadikan sebagai peluang untuk membangun politik nasional. Demikian pula kestabilan dan ketahanan politik nasional, harus memberikan sumbangsih bagi dunia global.
Peningkatan pemahaman politik di masyarakat diharapkan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang partisipatif, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam proses konsolidasi demokrasi. Dapat dipahami bahwa kematangan demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman politik warga negara, baik dalam tatanan politik global, ataupun politik nasional.
Masyarakat yang berdaya akan mampu memahami, menerima, menanggapi, dan menyalurkan aspirasi politik secara lebih baik, sesuai dengan konsensus dan mekanisme yang telah ditetapkan. Demokrasi, baik secara prosedural ataupun kultural, tidak akan berjalan dengan baik tanpa ditopang oleh kualitas masyarakat, baik sebagai masyarakat umum, organisasi, maupun elit.
Menurut Rush dan Althof (Muhtadi, 2008:27-28), mengatakan bahwa: Komunikasi politik-transmisi informasi yang relevan secara politis dari suatu bagian sistem kepada sistem yang lainnya, dan antara bagian sistem politik kepada sistem politik yang lainnya, merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik; dan proses sosialisasi, partisipasi, serta rekruitmen politik bergantung pada komunikasi. Secara umum, komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan-pesan politik.
Dalam komunikasi politik, ada beberapa aktor atau tokoh politik yang ikut terlibat sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan. Selain itu, pesan politik media politik memiliki kaitan dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Lord Windleshan dalam Subiakto dan Ida (2012:19 ) mengemukakan bahwa, komunikasi politik adalah penyampaian pesan politik dari pengirim ke penerima dengan penekanan pada membuat penerima-menerima apa yang disampaikan oleh pengirim, dan menolak yang berasal dari pihak lain (Junaidi, 2013:24-25).
Dalam komunikasi politik, pesan merupakan kekuatan yang tidak mungkin diabaikan. Pesan adalah isi (content) yang menentukan pemaknaan khalayak terhadap proses komunikasi. Pentingnya derajat pesan berimplikasi pada beragam bentuk kemasan pesan yang dikonstruksi sedemikian rupa, sesuai dengan tujuan dan efek yang diharapkan.
Pesan merupakan isi media yang menjelaskan pikiran, perasaan, keinginan, dan tujuan yang dirancang oleh sumber informasi atau komunikator. Pentingnya derajat pesan berimplikasi pada beragam bentuk kemasan pesan yang dikonstruksi sedemikian rupa, sesuai dengan tujuan dan efek yang diharapkan. Pesan merupakan isi media yang menjelaskan pikiran, perasaan, keinginan, dan tujuan yang dirancang oleh sumber informasi atau komunikator.
Artinya, setiap proses komunikasi mempunyai muatan pesan komunikasi. Pada dasarnya, manusia senantiasa memproduksi dan memproses pesan. Beragam teori menjelaskan mengenai produksi dan proses pesan, baik teori yang memfokuskan pada persoalan psikologis individu dalam memproduksi, dan memproses pesan, maupun teori yang menjelaskan bagaimana pesan diproduksi, serta bagaimana individu atau khalayak memfokuskan diri dalam menerima pesan (Littlejohn, 2005: 126).
Peran penting pesan dalam komunikasi politik menjelaskan bahwa setiap pesan haruslah dipikirkan, dan dikemas secermat mungkin sebelum disampaikan kepada khalayak. Terlebih dalam era digital saat ini, kekuatan pesan menjadi utama jika komunikator menginginkan proses komunikasi politik berhasil sebagaimana yang direncanakan. Oleh karenanya, kekuatan pesan sangat bergantung pada kemampuan melakukan konstruksi atas sebuah realitas.
Teori-teori psikologi sosial menawarkan perspektif yang lengkap, dan kaya tentang perubahan sikap. karena alasan ini, teori-teori itu cukup penting untuk menjelaskan persuasi pada tingkat warga negara, yaitu dalam pemasaran komunikasi politik. Dua pendekatan proses yang meliputi model sistematis heurestik (HSM/heurestik systematic model), dan ELM/Elaboration Likelihood Model (Chen & Chaiken, 1999; Petty & Wegener, 1999). Pembahasan ini menekankan ELM, karena ia menyediakan analisis yang agak lebih terintegrasi tentang variabel-variabel persuasi, terutama yang berhubungan dengan pesan politik.
Inti dari ELM adalah proses. Ini menekankan bahwa pesan mengubah sikap dengan menghubungkan dengan strategi pilihan individu untuk memproses komunikasi dalam situasi tertentu. Masyarakat dapat menjadi prosesor yang baik dan bijaksana, atau ceroboh atas pesan pesan politik, tergantung pada motivasi dan kemampuan mereka untuk menguraikan informasi politik. Ketika mereka termotivasi dan mampu, individu memproses informasi melalui rute pusat, kadang-kadang dengan pemikiran dan objektivitas, lain kali berat sebelah, dipandu oleh nilai nilai.
Di bawah kondisi keterlibatan rendah atau kemampuan rendah masyarakat mengambil rute perifer, dengan memilih pesan sederhana dan heurestik politik; afek keberanian dapat sangat mempengaruhi pemberian suara dalam situasi seperti itu. Penekanan ELM pada penyesuaian strategi persuasif dengan proses kognitif, cocok dengan fokus teori pemasaran pada pencocokan pesan pesan politik makro dengan khalayak.
Diterapkan pada komunikasi politik, ELM menetapkan bahwa strategi yang berbeda harus digunakan untuk mencapai segmen khalayak bermotivasi/kemampuan tinggi, dan khalayak bermotivasi/kemampuan rendah. Dalam kondisi motivasi (keterlibatan atau relavansi personal), atau kemampuan (misalnya keahlian politik) tinggi, masyarakat akan memproses komunikasi politik secara terpusat dengan menguraikan pesan pesan politik. Pesan memiliki efek yang berbeda dalam kondisi kemungkinan elaborasi rendah, yang dioperasionalkan sebagai relevansi pribadi pesan yang dipersepsi rendah, kepentingan rendah (Crano, 1995), ketidakmampuan untuk memutuskan siapa yang akan memilih sampai akhir proses kampanye (Chaffe & Choe, 1980), atau keahlian politik rendah (Fiske et al.,1983).
Selain mengkaji bagaimana sebuah pesan sampai ke masyarakat dengan baik dari elit politik (pemerintah yang berkuasa), ada juga poin penting yang harus diperhitungkan, yakni opini publik (pendapat masyarakat) merupakan hasil proses penggabungan pikiran, perasaan, serta usul yang diungkapkan masyarakat. Opini publik sendiri terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu opini massa, opini kelompok, dan opini rakyat. Terkait politik, hubungan opini publik dengan ilmu komunikasi berupa pemunculan citra personal organisasi politik, atau kader politik. Dalam masyarakat, interpretasi opini publik tersebut akan menghasilkan opini pribadi.
Komunikasi politik merupakan komunikasi yang bersifat atau berdampak politis, yang mana di dalamnya terjadi proses pertukaran pemikiran-pemikiran politik antara komunikator dan komunikan. Komunikasi politik sangat penting untuk dilaksanakan oleh pelaku politik. Sebab, komunikasi politik merupakan sebuah fungsi politik yang diperlukan untuk menyampaikan dan menerima informasi-informasi politik. Terkait politik, peran opini publik dalam komunikasi politik adalah bahwa opini publik dapat mempengaruhi tingkat kekuatan para elit politik.
Opini publik dapat menimbulkan kontroversi, misalnya antara pemerintah dengan masyarakat, atau antara pengikut elite politik yang satu dengan yang lainnya. Opini publik juga dapat memperlihatkan keinginan rakyat terkait kebijakan pemerintah. Berikut ini hubungan opini publik dengan komunikasi politik.
Opini publik dan komunikasi politik terkait satu sama lain. Komunikasi politik akan membentuk opini publik, opini publik mempengaruhi pendapat yang berkembang dalam masyarakat, dan opini yang berkembang dalam masyarakat tersebut akan mempengaruhi strategi penggunaan komunikasi politik oleh komunikator politik. Opini publik cukup berpengaruh terhadap proses pengambilan, dan pelaksanaan keputusan pemerintah atau elit politik.
Opini publik tersebut bisa saja berasal dari gagasan individu, namun dipandang penting oleh publik, sehingga kemudianmendapatkan perhatian dari pemerintah. Opini publik dapat digunakan sebagai strategi untuk mendukung, atau juga menentang keijakan tersebut. Hal tersebut bisa dilakukan, jika publik berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan nilai yang diinginkan masyarakat.
Pemerintah atau elit politik harus bersikap tanggap, ketika suatu opini publik terkait isu politik telah tercipta, maka pemerintah harus segera memberi umpan balik. Apalagi jika pengaruh opini tersebut cukup kuat dalam masyarakat. Opini publik juga merupakan wadah demokrasi. Lewat opini publik, masyarakat dapat menyampaikan pandangan-pandangannya, termasuk keluhan kepada pemerintah. Dengan demikian demokrasi berjalan, sebab masyarakat dapat melakukan komunikasi politik melalui opini publik.
Leo Randika (foto: dok. pribadi)
