Konferensi pers Kepala Kanwil BPN Babel Oloan Sitorus, yang didampingi lengkap para kepala bidang/bagian serta kepala kanwil di kabupaten/kota. Hadir juga perwakilan Biro Pemerintahan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Babel/foto: babelinsight.id
Hari Jumat (13/1/2023), Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangka Belitung (Babel) memaparkan pencapaian kinerja mereka di tahun 2022.
______
Penulis: Dion
Editor: Putra Mahen
PANGKALPINANG - Sekaligus, juga rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pertanahan 2023 di wilayah Babel dalam pers release.
Paparan capaian dan rencana di 2023 ini disampaikan langsung Kepala Kanwil BPN Babel Oloan Sitorus, yang didampingi lengkap para kepala bidang/bagian serta kepala kanwil di kabupaten/kota. Hadir juga perwakilan Biro Pemerintahan Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Babel.
Dalam urusan pertanahan, diterangkan Oloan, sesuai Permen ATR/Ka BPN Nomor 17 Tahun 2020, Kanwil BPN mempunyai tugas meliputi survei dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
"Di samping pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. Lalu pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, penanganan dan pencegahan sengketa/konflik serta penanganannya," ujar Oloan Sitorus.
Diestimasi pihaknya, jumlah bidang tanah pada Area Penggunaan Lain (APL) di Babel sejumlah 721.762 bidang dan baru terdaftar sampai tahun 2022 sejumlah 575.867 bidang tanah atau 79,78 persen.
Jadi masih terdapat 145.895 bidang atau 21,22 persen tanah di Babel yang belum terdaftar dan harus diselesaikan hingga Tahun 2025. Skema penyelesainnya dilakukan melalui kegiatan PTSL, redistribusi tanah, lintas sektor dan rutin,"
Oloan Sitorus
Disebutkan Oloan, untuk di 2022, Kanwil BPN Babel mencatat hingga 10 Januari 2023 telah terealisasi peta bidang tanah sejumlah 20.103 dan sertifikat hak atas tanah sejumlah 27.685 sertifikat, dari target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 20.062 peta bidang tanah, dan 28.372 sertifikat hak atas tanah.
Diakuinya, bahwa capaian ini tidak mencapai 100 persen dikarenakan beberapa hal di antaranya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat hak atas tanah belum menjadi prioritas utama. Kemudian sosialisasi pelaksanaan program PTSL belum maksimal.
"Dengan selesainya target tahun 2022, maka masih tersisa bidang tanah sebesar 145.895 bidang tanah yang belum terdaftar," paparnya.
Untuk di tahun 2023 sendiri, lanjut Oloan, target PTSL sebanyak 16.534 bidang, redistribusi tanah sebesar 5.000 bidang tanah, dan layanan rutin.
"Sisa target selanjutnya akan dituntaskan dalam dua tahun ke depan," sebutnya.
Berdasarkan kualitas data pertanahan DSE (Data Siap Elektronik) per Desember 2022, Babel mencapai 85,3 persen atau terbaik ke-2 nasional di bawah DKI Jakarta terbaik pertama, dan di atas Bali di terbaik ke-3 nasional. Hal ini sejalan dengan peningkatan layanan elektronik.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, baik pemprov maupun pemkab/kota yang di Babel yang mendukung penuh program strategis nasional ini," pungkas Kepala BPN Babel.
Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program PTSL ini, sebab ini adalah program yang sangat baik, terutama dalam mendukung peningkatan kemudahan investasi. Bahkan diakuinya program ini adalah terbaik yang pernah ia rasakan selama berdinas di BPN ini.
"Ini sangat baik, sudah 31 tahun saya jadi pegawai tidak ada program sebaik ini, dan ini begitu panjang dan tiap tahun, gratis pula. Masyarakat hanya dibebankan biaya patok dan materai," katanya.
Di samping urusan tersebut, kata Oloan, ada 17 sengketa dan 13 perkara pertanahan yang ditangani oleh pihaknya sepanjang 2022.
"Berdasarkan pemetaan potensi kasus pertanahan rentang waktu 2015-2021, banyak didapati kasus pertanahan dengan akar masalah berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) dan sejenisnya," jelasnya.
Terkait rencana pelayanan di 2023, papar Oloan, pihaknya terus meningkatkan percepatan penguatan hak rakyat atas tanah, peningkatan tata kelola transformasi digital dalam rangka pelayanan pertanahan serta layanan Host to Host dalam pelayanan publik, contohnya dalam BPHTB dan PPh. Lalu pelaksanaan gerakan nasional pamasangan tanda batas yang diikuti Babel.
"Kami juga membutuhkan dukungan pemda dan masyarakat terkait kelancaran kebijakan pada PTSL dan Redistribusi Tanah (BPHTB Panitia Pertimbangan Landreform), memanfaatkan kemudahan PTSL dan redistribusi tanah, serta meningkatkan pemahaman dunia usaha terhadap kebijakan pertanahan pasca UUCK/Perpu Cipta Kerja," tutupnya.
Baca juga:
