Ilustrasi peta dunia (foto: net)
Mimpi besar saya dan juga cita-cita bangsa ini ialah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu sebuah gagasan operasional yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.
______
Penulis: Erzaldi Rosman | Gubernur Kep. Babel periode 2017-2022
Editor: Putra Mahen
DENGAN segala apa yang sudah disediakan alam kepada negeri ini, impian tersebut yakin mampu tercapai. Mimpi itu juga bisa menaut mimpi lain yakni menjadikan Indonesia sejahtera, kuat dan berdaulat.
Kedaulatan, kekuatan dan kesejahteraan itu berbasis ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim. Menjadi poros maritim dunia adalah mimpi yang wajib terealisasi, ini harga mati.
Kenapa?
Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga wilayahnya adalah laut.
Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Posisi ini menguntungkan karena letak strategisnya di persimpangan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik serta dua benua yaitu benua Asia dan Australia.
Tentu, keuntungan ini menjadi modal dasar keinginan Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Kita harus kerja nyata sebagai bangsa maritim. Kita harus segera pulihkan, dan kokohkan dengan cara memberdayakan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi, tentunya dengan merata. Selain itu, juga untuk meningkatkan nilai tambah, dan yang paling penting maritim untuk mempersatukan negara kita, Indonesia.
Kenyataannya, Indonesia memiliki keunggulan di bidang maritim yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini merupakan sebuah kekuatan yang mampu membawa Indonesia beranjak dari sebuah negara sedang berkembang menjadi negara maju. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah teritorial laut Indonesia hendaknya menjadi konsentrasi kita bersama.
Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi representasi dari luasnya wilayah perairan yurisdiksi Nasional yang berkaitan erat dengan status Indonesia sebagai sebuah negara maritim. ALKI sendiri merupakan suatu wilayah terbuka yang membagi Indonesia dalam empat kompartemen strategis dan tercatat menimbulkan beragam potensi di laut.
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terbentuk setelah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 (yang diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985) dan dinyatakan sebagai hukum positif internasional sejak 16 November 1994, telah mengakui hak Indonesia sebagai Archipelagic State (Wahyono, 2007:89).
Pengakuan tersebut muncul karena Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer dan luasnya bentang landas kontinen. UNCLOS mengatur seluruh kewenangan negara pantai dan negara kepulauan terhadap wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen). Dukungan status juga diperkuat karena Indonesia memiliki potensi sumber daya laut hayati dan non‐hayati yang berlimpah.
Posisi strategis negara kita yang menjadi poros pelayaran dunia, merupakan faktor penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran international. Maka, saya nilai perlu mengkaji ulang, kemudian segera membuat atau menyusun regulasi yang lebih baik, dan komprehensif, baik nasional maupun internasional yang mengatur tanggung jawab, dan kompensasi berbentuk peraturan internasional untuk mengatasi persoalan maritim yang ada di negara kita. Laut kita wajib kita jaga, dan harus kita muliakan.
Secara oceano geografis Indonesia memiliki empat dari tujuh jalur pelayaran internasional lalu lintas damai, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar‐Lombok dan Selat Ombai‐Wetar, di samping tiga lainnya yaitu Terusan Suez di Mesir, Terusan Panama serta Selat Gibraltar yang terletak di antara Spanyol dan Maroko (Sitohang et al., 2008:30). Empat dari tujuh jalur pelayaran Internasional yang terdapat di perairan Indonesia tersebut merupakan jalur lalu lintas pelayaran paling ramai dan tepat berada pada jalur ALKI.
Laut Indonesia merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia. Menurut sumber dari Review of Maritime Transport tahun 2008 diterbitkan oleh The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), perdagangan melalui jalur laut akan mengalami peningkatan sebesar 45 persen di tahun 2020 dan akan mencapai dua kali lipat pada tahun 2031 (Irewati, 2011:185). Ini artinya sekitar 45 persen total barang yang dipedagangkan di dunia dengan nilai rata rata 15 triliyun dollar AS per tahun melewati laut indonesia (UNCTAD 2012).
***
Bayangkan jika peluang dan potensi itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Indonesia yang saat ini masih menjadi negara berkembang dengan pendapatan menengah bawah (GNP/kapita sebesar 4.500 dolar AS), akan melejit menjadi negara yang maju.
Berdasarkan hitungan-hitungan, kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan jika kita manfaatkan total nilai sektor ekonomi kelautan itu sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun dan dapat menyediakan lapangan kerja sedikitnya untuk 40 juta orang.
Pada ujungnya, kedaulatan laut dan kekayaan di dalamnya akan benar-benar menjadi hak dan kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 (3), bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Erzaldi Rosman (foto: dok. pribadi)
Baca juga:
