Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Pol & PUM Kemendagri), Bahtiar, mengajak masyarakat untuk cerdas memilih dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang.
______
Penulis: Raihan Ali Putra Santoso
Editor: Putra Mahen
HAL itu disampaikan Bahtiar dalam webinar “Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024”, yang dikutip Rabu (4/01/2023).
Bahtiar mengatakan, pelaksanaan pendidikan seputar politik bukanlah suatu perkara yang mudah, sehingga membutuhkan kerja sama dari semua pihak, bukan hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saja.
“Bagaimana mendidik (masyarakat) menjadi pemilih yang cerdas? Bagaimana memberikan pendidikan politik, itu pekerjaan besar, tidak mungkin dilakukan oleh hanya penyelenggara pemilu,” katanya.
Menurut Bahtiar, dari jumlah penduduk Indonesia yang saat ini hampir mencapai 277 juta orang, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) mencapai angka 204,6 juta jiwa. Jumlah tersebut, ujarnya, harus dijangkau oleh berbagai instrumen untuk memberikan pembelajaran seputar pemilu serentak nanti.
“Bagaimana menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi pemilih potensial itu? Tangannya KPU, Bawaslu, DKPP terbatas sekali. Ini harus dijangkau dengan berbagai instrumen, tentu kita harus bergerak bersama, termasuk menggerakkan potensi masyarakat,” terangnya.
Sesuai arahan langsung dari Presiden, Kemendagri harus bekerja sama dengan KPU untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas pemilu sesuai dengan indikator yang tersedia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Kemendagri mendukung agenda nasional.
“Arahan Bapak Presiden pada konsolidasi nasional yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu, Bapak Presiden memerintahkan agar memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 terjadwal sesuai jadwal. Dilakukan rapat-rapat reguler, dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung itu,” ujar Bahtiar
Dirjen Pol dan PUM Kemendagri Bahtiar Baharuddin (Dok.Kemendagri)
Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pemilu akan dibantu oleh aparat penegak hukum dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024. Bahtiar menyampaikan bahwa masa kampanye dapat dipersingkat, efisien, dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat.
Pihaknya ataupun KPU tidak ingin sampai penyelenggaraan acara 5 tahunan tersebut berdampak pada aspek-aspek terkait di masyarakat, yang berubah menjadi isu politik.
Penyelenggaraan pemilu diharapkan lebih semarak dan bukan menjadi hal yang menegangkan. Ia pun berharap kepada masyarakat yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pemilu 2024 nanti, diliputi dengan suasana riang dan gembira, tidak terbawa masalah yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu suasana demokrasi.
“Kita menjamin kelancaran pelaksanaan dan mendukung si penyelenggara (pemilu). Dalam hal ini mendukung tugas-tugas penyelenggara, memantau bagaimana masyarakat bisa nanti berbondong-bondong ke TPS. Suasana kampanye juga riang gembira,” ujarnya.
Dalam webinar tersebut turut hadir beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh, Deputi Dukungan Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Eberta Kawima, serta Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Harimurti Wicaksono.
Hadir pula Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Mauritz Panjaitan, Sekretaris Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahan (Adwil) Indra Gunawan, serta Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Iwan Kurniawan.
Sumber: IDN Times
Baca juga:
