Suasana pertemuan perangkat desa dan masyarakat Tanjung Krasak yang menolak aktivitas pertambangan di wilayah mereka kepada DPRD Kabupaten Bangka Selatan/foto: babelinsight.id

Tidak akan ada ruang yang diberi kepada para penambang untuk melakukan aktivitas pertambangan di Perairan Tanjung Krasak, Bangka Selatan.
____

Penulis: Tris JQ
Editor: Putra Mahen

TOBOALI - Sejumlah masyarakat Desa Pasir Putih menolak keras aktivitas pertambangan di wilayah tapak wisata Perairan Tanjung Krasak Bangka Selatan (Basel) dan sekitarnya.

Rencananya, adalah PT. Arta Prima Nusa Jaya (APNJ) yang bakal melakukan aktivitas tersebut. Penolakan itu mereka kobarkan pada rapat audiensi yang dilaksanakan di gedung rapat DPRD Bangka Selatan, hari Senin (7/11/22).  

Kepala Desa Pasir Putih Indra menegaskan tidak akan memberi ruang kepada para penambang untuk melakukan aktifitas tersebut mengingat terganggunya mata pencaharian nelayan lokal, dan berakibat juga rusaknya ekosistem laut.  

"Kami pertegas di sini, pada rapat ini untuk kepada perusahaan PT APNJ untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan. Karena itu berdampak pada kerusakan alam dan ekosistem laut, serta menghilangkan mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan," ujarnya.

Menurutnya penolakan mereka berdasar, mengingat keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal hanya berpangku pada aktivitas mereka sehari-hari. Dan hal tersebut merupakan warisan kepada anak cucu mereka.  

Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi (tengah) menerima audiensi masyarakat nelayan Tanjung Krasak/foto: babelinsight.id

Tidak bisa dibiarkan meskipun sudah dua kali pihak perusahaan mencoba melakukan upaya bersosialisasi kepada masyarakat kita agar aktifitas mereka menambang di laut agar diijinkan, tapi apa yang kita berikan kepada anak cucu kita nanti kalau alam sudah rusak,"

- Indra -

Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi ikut mengaminkan apa yang jadi atensi masyarakat Pasir Putih terhadap mereka.  

"Kalau masyarakat banyak menolak setidaknya pihak perusahaan jangan ngotot karena hasilnya tidak akan baik. Dipastikan pasti ada konflik berkepanjangan antar perusahaan dan warga. Jadi tolong dalam rapat menyerap aspirasi ini agar pihak perusahaan mengindahkan hal tersebut," tekannya.  

Tak hanya itu, Erwin menambahkan Bangka Selatan tidak anti-investor namun eloknya lebih mementingkan hak masyarakat ketimbang mencari keuntungan dari sumber daya alam yang diketahui hingga kini cuma pasir timah yang jadi sorotan bisnis para pengusaha.