Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Wacana kenaikan harga BBM ini bisa jadi kesempatan beberapa partai politik unjuk gigi, terutama bagi mereka yang acap berseberangan dengan pemerintah. Mereka bisa mendulang eksistensi di mata masyarakat.
_____
IDN Times - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyinyalir ada beberapa partai politik yang tidak menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Partai ini rata-rata merupakan partai pendukung pemerintah.
"Saya yakin, partai-partai politik pemerintah tidak akan menolak soal kenaikan BBM ini. Sekitar 82 persen akan manut dan taat dengan kebijakan naiknya harga BBM ini," ujar Adi dalam acara diskusi 'Politik Bantalan dan Rem Darurat Subsidi BBM' secara daring yang digelar oleh Total Politik pada Jumat (2/9/2022) malam.
Ada korespondensi historis
Operator SPBU mengisi BBM pada mobil saat perkenalan kepada konsumen program baru layanan pesan antar BBM (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Pendapat yang diutarakan Adi ini bukannya tanpa alasan. Dia berujar, lazimnya partai politik yang mendukung pemerintah tak pernah menentang setiap kali keputusan-keputusan politik yang tidak pro rakyat dikeluarkan pemerintah.
Baca Juga: Pertamina Jamin Ketersediaan BBM Selama G20
"Korespondensi historisnya jelas kok, biasanya tak ada satu pun partai politik Pak Jokowi itu protes dan berontak, terutama ketika ada keputusan-keputusan politik strategis yang tidak pro rakyat dikeluarkan," ujar Adi.
Kesempatan bagi beberapa partai politik unjuk gigi
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Adi menyebut bahwa wacana kenaikan harga BBM ini bisa jadi kesempatan beberapa partai politik unjuk gigi, terutama bagi mereka yang acap berseberangan dengan pemerintah. Mereka bisa mendulang eksistensi di mata masyarakat.
Kalau mau populer, kalau mau hebat, mau direspons positif sama rakyat, saya kira teman-teman partai yang lain tolak kenaikan harga BBM ini, sampai ada skenario yang jauh lebih baik,"
- Adi Prayitno -
Jokowi dapat laporan kalkulasi kenaikan harga BBM bersubsidi
Presiden Jokowi meluncurkan penerapan 5G smart mining di PT Freeport Indonesia (Youtube.com/Sekretariat Presiden)
Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan menerima laporan dari jajarannya mengenai kalkulasi kenaikan harga BBM bersubsidi pada Jumat (2/9/2022). Meski demikian, Jokowi masih enggan menyampaikan kapan harga BBM bersubsidi naik.
"Untuk (kenaikan harga) BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," ujar Jokowi dalam keterangannya saat kunjungan kerja di Maluku.
Presiden KSPI: Demo Besar 6 September 2022
Massa buruh berkumpul di pintu Monas, Jalan Merdeka Selatan, Rabu (8/12/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memastikan pihaknya akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada 6 September 2022.
Aksi tersebut buntut dari pemerintah yang secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Nantinya, kata Iqbal, aksi tersebut dihadiri oleh ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan sekitarnya yang tergabung dalam berbagai aliansi.
Baca Juga: Erzaldi: Amalkan Al-Qur'an, Jadikan Dunia Pijakan untuk ke Akhirat
"Sikap KSPI dan Partai Buruh tetap menolak kenaikan harga BBM, kami akan tetap aksi 6 September 2022," ujar Said Iqbal saat dihubungi IDN Times, Sabtu (3/9/2022).
Demo digelar di berbagai daerah
Demo buruh di Balai Kota (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)
Sebelumnya, dalam konferensi pers aksi buruh 6 September 2022, Said Iqbal mengatakan, demo digelar serentak di 34 provinsi. Nantinya sejumlah daerah juga bakal menggelar aksi di Balai Kota.
"Sedangkan di daerah, di kantor-kantor gubernur masing-masing provinsi. Aksi ini diikuti puluhan ribu buruh," ujar dia.
Adapun dalam aksi penyampaian pendapat tersebut, kata Iqbal, ada tiga isu yang diangkat. Di antaranya tentang penolakan terhadap kenaikan harga BBM, penolakan pengesahan omnibus law, hingga naiknya upah buruh pada 2023.
Isu yang diangkat ada tiga, tolak kenaikan harga BBM, tolak pengesahan omnibus law UU Ciptaker, naikan upah buruh 2023 sebesar 10 hingga 13 persen,"
- Said Iqbal -
Iqbal menilai, ketiga isu yang diangkat berkaitan satu sama lain. Menurut dia, kenaikan harga BBM yang direncanakan berkisar 30 persen, khususnya BBM bersubsidi Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter, mengakibatkan daya beli kelompok buruh dan masyarakat kecil akan menurun drastis.
"Apalagi tiga tahun berturut-turut upah buruh tak naik, akibat omnibus law yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Bagaimana mungkin sudah tiga tahun upah gak naik, ditambah inflasi, ditimpa lagi rencana kenaikan BBM. Ini namannya menindas rakyat," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax berlaku mulai Sabtu (3/9/2022) sore, tepatnya pukul 14.30 WIB.
"ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini. Jadi akan berlaku pada pukul 14.30 Waktu Indonesia bagian Barat," kata Arifin katanya dalam konferensi pers, Sabtu.
Mulai pukul 14.30 WIB, harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter. Sedangkan Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan harga BBM non subsidi Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Sumber: Klik di Sini
