PANGKALPINANG – Rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung bersama anggota Komisi IX DPR RI dilakukan setelah sehari sebelumnya melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi dan Balai Latihan Kerja Industri. Di mana Wakil Gubernur Abdul Fatah, yang didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas DP3ACSKB menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di Babel terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan, kepada ketua rombongan komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di Ruang Rapat Pasir Padi, Senin (12/04/2021).

Pada bidang kesehatan, Komisi IX ingin memperdalam, dan mendapatkan gambaran mengenai kesehatan dan penanganan Covid-19 di Babel. Saat ini vaksinasi Covid-19 sedang gencar dilakukan di Indonesia. Komisi IX pun terus mendorong agar penyebaran vaksin dapat merata sehingga herd immunity (kekebalan kelompok)  bisa segera terbentuk.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Babel, Andri Nurtito menyampaikan, pada saat ini, Babel termasuk ke dalam lima provinsi yang mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan jumlah tempat pelayanan vaksinasi sekitar 160 lokasi. Namun sayangnya hingga saat ini masih ada kendala yang dihadapi, di mana pada pemberian vaksin tahap kedua terdapat 170 ribu lebih sasaran penerima vaksin, namun vaksin yang diterima oleh Babel baru sebanyak 94 ribu dosis. Sehingga pada tahap kedua, pelayan publik baru divaksin sekitar 28% dan lansia baru sebanyak 14% yang menerima suntikan vaksin.

“Apabila perhari dilaksanakan 100 vaksinasi di setiap tempat, maka diperkirakan akhir tahun dapat selesai untuk pencegahan penyakit Covid-19. Namun kendalanya saat ini adalah kita (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) masih tersendat dalam penerimaan atau distribusi vaksin,” ujar Plt. Kadinkes Babel Andri.

Sedangkan pada ketenagakerjaan, Kadisnaker Harrie Patriadi mengatakan sedang melakukan revitalisasi pelatihan-pelatihan. Hal ini dilakukan agar terciptanya tenaga kerja yang siap kerja dan terserap dunia usaha. Selain itu pihaknya juga berupaya mengadakan Forum Diskusi kepada dunia usaha untuk mendapatkan informasi, serapan, dan tenaga yang dibutuhkan di pasar kerja. 

Menanggapi hal tersebut, Nihayatul Wafiroh memberikan masukan dengan meningkatkan kepesertaan pelatihan otomotif dan garmen. Karena menurutnya, dua bidang ini adalah salah satu solusi yang baik di masa pandemi.

“Karena itu kami meminta data output kepesertaan pelatihan otomotif dan garmen Karena ini merupakan solusi terbaik di masa pandemi, bidang ini dapat meningkatkan kompetensi bagi tenaga kerja yang ingin membuka usaha sendiri baik itu bengkel atau pun fashion. Karena bengkel dan fashion tidak pernah berhenti permintaanya, dan akan terus hidup. Sehingga perlu ditambahkan jurusan desain yang akan menambah nilai income bagi para peserta yang ikut dalam pelatihan,” ujar Nihayatul.

Kemudian terkait kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Bangka Belitung secara umum jumlah penduduk yang bekerja di Bangka Belitung sebanyak 554 ribu namun yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru sebanyak 124 ribu atau kurang lebih 22-24%. 

Pada saat ini pekerja honorer pada Kabupaten Bangka Tengah adalah satu-satunya honorer yang belum menjadi peserta atau terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan pada tatanan perangkat desa dari beberapa kabupaten, hanya Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan.

Ini menjadi tugas bersama, mengingat presiden RI baru saja mengeluarkan Inpres nomor 2 tahun 2021. Sehingga peran provinsi adalah bagaimana membuat regulasi dan porsi anggaran terkait perlindungan ketenagakerjaan. Selain itu, Pemprov. Babel juga memiliki inisiatif bagaimana melindungi para honorer dan pekerja seperti nelayan, petani, dan tokoh agama.   


Penulis : Khalimo