Ilustrasi banjir. Dok. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Amri Cahyadi meminta Pemprov Babel dan kabupaten/kota menyinkronkan titik-titik terkait antisipasi banjir, baik di Kota Pangkalpinang maupun kabupaten di sekitarnya yang saling terkait.
-----------------------------------------
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai menyusun sinkronisasi revisi dan integrasi rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Penyusunan ini dikarenakan peruntukan wilayah yang mengalami perubahan seiring potensi dan perkembangan di Provinsi Babel.
RTRW ini akan mencakup wilayah laut yang sudah diatur dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang dikemas dalam RTRW provinsi (RTRWP), menjadi pedoman bagi kabupaten/kota untuk menyusun dan menyesuaikan RTRW kabupaten/kota.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel, Amri Cahyadi mengingatkan agar Pemprov Babel tidak lupa menetapkan tata ruang untuk beberapa isu strategis yang terjadi di Babel.
Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi/foto: babelinsight.id
"Kami minta tolong dimasukkan tata ruang untuk pembangunan jembatan penghubung Bangka Sumatera, dari sisi di wilayah kita (Babel) yang menjadi kewenangan Provinsi Babel, agar ketika nanti ini diusulkan ke Pusat sudah nggak kendala," pinta Amri, dalam rapat dan strategi penataan ruang provinsi Babel, Senin (1/8/22).
Selain itu, ia juga meminta Pemprov Babel dan kabupaten/kota mensinkronkan titik-titik terkait antisipasi banjir, baik di Kota Pangkalpinang maupun kabupaten disekitarnya yang saling terkait.
"Pangkalpinang ini daerah cekungan dan sering terjadi banjir, yang merupakan limpahan kabupaten lain, sehingga ini harus di-clearkan jangan saling lempar tanggungjawab," tegasnya.
Amri juga meminta, Pemprov Babel merencanakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional, artinya lintas kabupaten/kota, untuk mengatasi persoalan sampah.
"Ini persoalan yang sudah lama belum diselesaikan, mengingat banyak wilayah yang ditetapkan tidak setuju, sehingga belum diselesaikan. Butuh skenario, kolaborasi dan koordinasi," tambahnya.
Terkait kualitas sumber daya air, Amri berharap bisa memberikan nilai tambah terhadap pendapatan asli daerah, misalnya dari pajak air permukaan, hal ini huga harian ditetapkan dalam tata ruang wilayah.
Ilustrasi banjir. Sumber foto: depositphotos.com
Tak hanya itu, politisi PPP ini juga menyoroti peruntukan ruang untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) lintas agama, mengingat beberapa TPU di kota maupun kabupaten yang sudah padat. Hal ini perlu diantisipasi, agar ketika tidak ada ruang untuk pemakaman baru, daerah sudah mempersiapkannya terlebih dahulu.
"Kuncinya adalah sinergis, koordinasi, dan kolaborasi. Provinsi dan kabupaten harus duduk bersama. Kami setuju kita harus visioner kedepan tetapi harus terukur disesuaikan dengan pembiayaan," ulasnya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi antara gubernur dengan bupati/wali kota, Penjabat (Pj) Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin mengatakan, sinkronisasi revisi dan integrasi RTRW ini meliputi, usulan perubahan kawasan hutan untuk beberapa kebutuhan menyesuaikan kondisi saat ini, termasuk untuk rencana pembangunan tempat pembuangan akhir, pembangunan ruas jalan, pertambangan dan kebutuhan lainnya.
"Mengenai usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka revisi dan integrasi RTRW secara umum sudah disiapkan oleh OPD terkait dan siap-siap bersurat meneruskan ke kementerian berdasarkan tim teknis," ujar dia.
Perubahan RTRW ini bertujuan mewujudkan ruang yang aman berdaya saing, berkelanjutan dan maju melalui keterpaduan keseimbangan dan keterserasian antara pertambangan perkebunan perikanan di wilayah pesisir. Tata ruang yang bertumpu pada perkebunan perikanan yang kompetitif, pariwisata berkualitas yang ditunjang pertambangan unggulan berbasis masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
