Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk merekomendasikan terbitnya surat penugasan khusus dari Presiden RI kepada Gubernur Babel, agar pengelolaan Kawasan Hutan Ketahanan Pangan (KHKP) dapat segera terealisasi.

JAKARTA - Kenapa ia memandang sangat penting mendapat legal standing terutama soal tanda tangan presiden, karena kata Gubernur Erzaldi program food estate di Babel telah divalidasi pada 11 Januari 2022, namun belum bisa bergerak maksimal karena belum ada hitam-putihnya. 

Dan gubernur pun tak mau ujug-ujug bergerak tanpa aturan. Maka kata penerima penghargaan 'Men Of The Year' tahun 2021 oleh Media Group itu, agar program yang strategis ini bisa berjalan maka dibutuhkan orang yang mampu kasih 'bisikan' ke Presiden Joko Widodo supaya menandatangani rekomendasi. Dan orang itu adalah ibu menteri. 

'Bujukan' Bang ER--sapaan akrab Erzaldi kepada Siti Nurbaya dilakukannya bersama-sama dengan sang wakil, Abdul Fatah dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemprov Babel hari Kamis (20/01/2022) saat mereka bertemu Menteri Siti Nurbaya di kediaman menteri di Jakarta. 

"Pada dasarnya, lahan KHKP yang kita usulkan ini adalah lahan yang sudah kritis dan tidak ada tanaman atau pohon lagi," ungkap Gubernur Erzaldi. 

Menurutnya, jika dibiarkan, lahan yang sudah kritis ini lama-kelamaan akan bertambah kritis. Oleh karena itu, perlu percepatan terbangunnya kawasan ekonomi yang bisa mengimbangi kerusakan lahan kritis akibat sektor pertambangan, dengan mengembangkan komoditi yang sangat ekonomis seperti udang vaname, ikan lele, porang, jahe merah dan stevia. 

"Sehingga masyarakat yang diberi wewenang mengelola kawasan lahan kritis ini akan menjaga kawasan tersebut. Sekaligus, illegal mining diharapkan berkurang dan kerusakan pun otomatis juga berkurang," pungkas gubernur.

Ini Arahan Menteri


Pada kesempatan itu, Menteri Siti Nurbaya memberikan arahan agar pengelolaan KHKP dapat bekerjasama dengan BUMD atau pihak swasta lainnya, karena menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah mengikutsertakan masyarakat, terutama untuk anggota perhutanan sosial. Salah satu yang harus dikerjakan ialah membuat rehabilitasi mangrove yang sudah rusak, karena masih ada carbon trade atau perdagangan karbon. 

"Rehabilitasi mangrove dapat dilakukan di sini, karena setidaknya 103 ton per hektar dihasilkan carbon trade oleh tanaman mangrove," ungkap Menteri Siti Nurbaya yang siang itu didampingi Sekjen Kementerian LHK. 

Mendengar itu, Gubernur Erzaldi menegaskan komitmennya di hadapan Menteri Siti Nurbaya, bahwa dalam pengelolaan KHKP nantinya akan menggunakan sistem agroforestry, atau tumpang sari. Program ini, selain bertujuan ekonomi, dimaksud juga untuk rehabilitasi atau penghijauan yang biasa disebut juga menambah tegakan hutan. 

Selain itu, pihak DLHK akan mencatat apa-apa saja kegiatan Pemprov Babel yang mendukung program carbon trade tersebut, khususnya program-program penghijauan, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, atau Pusat terutama oleh Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL). 

"Intinya, carbon trade ini tidak hanya menjadi tanggung jawab DLHK saja, tetapi juga tanggung jawab bidang perindustrian, pertambangan, kelautan dan tentunya Bappeda," jelasnya. 

NDP