Keinginan dibentuknya Kabupaten Bangka Utara, berpisah dari Kabupaten Bangka memang patah di tengah jalan oleh keputusan Pusat yang tak lagi merestui adanya pemekaran daerah baru, atau singkatnya, ada moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru). Namun harapan itu masih ada.
PANGKALPINANG - Pemerintah memang telah menegaskan tidak ada 'jatah' untuk pemekaran wilayah di Indonesia, kecuali Papua. Karena saat ini dari data Kemendagri terdapat 327 daerah yang mengajukan pembentukan daerah otonom. Termasuklah Bangka Utara.
Alasan pemerintah tak lagi merestui adanya pemekaran wilayah, salah satunya kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, karena latah.
"Terkadang ada daerah yang latah untuk membuat DOB. Padahal, pembentukan DOB ini akan memerlukan biaya yang sangat tinggi sehingga pemda harus memperhitungkan kemandirian fiskal mereka. Pembentukan DOB, misalnya, pasti akan memerlukan biaya untuk membentuk pemerintahan baru, membentuk infrastruktur, serta melakukan perekrutan sumber daya manusia. Ini semua perlu diperhitungkan,” ujarnya seperti yang kami kutip dari kppod.org.
Lalu Bagaimana Nasib Bangka Utara?
Nah, hari Senin (03/1/22), Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman beraudiensi dengan Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bangka Utara, di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur.
Di rapat itu, gubernur yang tahun 2021 kemarin dinobatkan menjadi salah satu 'Men Of The Year' menyampaikan bahwa Pemprov. Babel, melalui Biro Pemerintahan terakhir kali berkonsolidasi dengan Kemendagri, memang ditegaskan bahwa moratorium Bangka Utara belum bisa ditindaklanjuti. Namun, masih berpeluang dengan catatan ada upaya-upaya yang lebih besar.
Seberapa Besar Upaya Yang Harus Dicapai?
"Harus ada sebuah upaya besar. Dan upaya besar itu ialah, pengembangan Pelabuhan Belinyu menjadi Pelabuhan Ekspor Impor," kata Gubernur Erzaldi.
Mengapa?
Kata Erzaldi, pengembangan pelabuhan itu adalah salah satu Project Strategis Nasional (PSN) yang dapat menjadi peluang bagi percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bangka Utara.
Pengembangan pelabuhan tadi, merupakan jalan cerah yang memungkinkan pintu moratorium terbuka. Karena itu merupakan kegiatan besar yang berimbas kepada masyarakat setempat.
"Atau saat ini lebih dikenal juga sebagai Kawasan Strategis Nasional, dan apa yang strategis itu, kita yang mendorongnya," ungkap Gubernur Erzaldi sambil mendorong dan menyemangati Forkoda agar dapat mendukung pengembangan Pelabuhan Belinyu.
Dijelaskan orang nomor satu di Babel, Pelabuhan Belinyu dalam proses penambahan dermaga dan telah dilakukan penetapan alur. Dan pada bulan Januari 2022 akan segera diselesaikan.
Uniknya, pengembangan pelabuhan ini kata Erzaldi tidak melalui APBN atau APBD, tetapi kerja sama kemitraan oleh Pelindo kepada pihak-pihak yang bisa membantu dan berkepentingan atas pengembangan pelabuhan ini.
Bahkan, lanjutnya, Pelabuhan Belinyu sangat dijanjikan dapat disandari
cruiser atau kapal pesiar berkapasitas 3000 orang, tetapi karena pandemi, sehingga belum dapat merealisasikan dermaga yang panjang.
"Sekarang, panjang dermaga totalnya satu sisi sudah 270 meter dan sisi lainnya 90 meter dengan dua
trestle (jembatan) baru. Pengembangan dermaga ini akan terus ditambah tiap sisi-sisinya," jelasnya.
Nah, artinya, ketika Pelabuhan Belinyu menjadi project PSN, masyarakat bisa berharap akan banyak kegiatan-kegiatan nasional yang tersambung di situ. Misal, jembatan penyambung Bakit-Belinyu yang menjadi salah satu target. Jika PSN ini jadi, akan dibuat jalur jalan yang menyambung hingga lintas timur. Saat ini, trans Bangka sudah dimulai dari Bangka Selatan dan berakhir di Bangka Barat.
Jika PSN ini didukung berbagai pihak, maka menurutnya akan menjadi peluang pintu masuk upaya moratorium dan PSN ini dapat membuka usulan yang dimaksud untuk Bangka Utara.
Selain Pelabuhan Belinyu, Gubernur Erzaldi menyampaikan peluang penting lainnya. Dikatakannya pelabuhan ini tidak dapat berkembang, jika tidak didukung dengan industrialisasi. Presiden Jokowi bahkan pernah mengatakan, bahwa ekspor balok timah akan disetop dan lebih mengedepankan industrialisasi timah di daerah sendiri.
"Maka untuk memancing PSN besar lain, salah satu potensinya adalah harus menetapkan Belinyu ini sebagai kawasan industri. Ini membutuhkan dukungan kalian," ungkap Gubernur Erzaldi kepada Forkoda.
Dijelaskannya lebih lanjut, mengapa harus menjadi daerah industri, karena jika tidak ada aktivitas industri, di pelabuhan ini hanya akan terjadi impor dan tidak banyak melakukan ekspor.
Hal lain disampaikan pula beberapa titik potensi pengembangan industri yang akan tersambung dengan jalan lingkar hingga ke Sungailiat dan jalur lintas timur.
Untuk mendukung ini, Forkoda selain menyiapkan surat permohonan penetapan Belinyu sebagai kawasan industri, juga dapat membuat kajian dengan melibatkan pihak yang dapat membantu untuk hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Pusat khususnya Bappenas, sebagai kawasan industri.
"Kita harus berbuat terus, saya yakin parameter ini bisa lebih memperkuat niat," ungkapnya.
Pada kesempatan ini, tampak hadir Anggota DPRD Amri dan Hasan; Maladi, perwakilan pihak kepolisian yang turut diundang sebagai putra daerah asal Belinyu.
Amri mengatakan, bahwa apa yang disampaikan Gubernur Erzaldi merupakan ide yang perlu didukung bersama. Diharapkan hasil ini pun dapat disampaikan kepada teman-teman DPR RI maupun DPD perwakilan Babel agar menggiring dan menguatkan rencana ini.
"Kami berharap Forkoda tidak hanya mengirimkan surat pengajuan Belinyu sebagai kawasan industri tetapi juga kajian teknis karena level ini adalah level Pusat," ungkapnya
Deny Abidin, mewakili Forkoda bersyukur atas apa yang disampaikan Gubernur Erzaldi kepada pihaknya. Dirinya menyampaikan bahwa daerah ini memiliki empat tanjung yang sangat berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga arus yang dulu pernah beroperasi sebagai salah satu pembangkit terbesar di Asia Tenggara.
"Saya ingin mengangkat potensi Belinyu sebaik-baiknya. Tidak hanya itu, selain
port samudra, sumber daya alam industri, dan potensi geopark juga dimiliki Belinyu," ungkapnya.
NDP
