Kehadiran Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman di peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta Selatan, Kamis (09/12/2021) terasa istimewa bagi Provinsi Babel.


JAKARTA - Karena, di Harkodia 2021 kali ini Gubernur Babel diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) bersama 5 gubernur lainnya, di antaranya, Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan dan Gubernur Lampung, yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. 

Peringatan Harkodia 2021 ini sendiri mengusung tema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi". 

Ditemui usai kegiatan, Erzaldi berkata momen Harkodia harus mampu melecut semua lini terutama di Provinsi Bangka Belitung untuk terus membudayakan anti korupsi di semua aspek, terutama di lingkungan Pemprov Babel sehingga akan mengakar di masyarakat. 

"Anti korupsi harus kita budayakan lebih intensif lagi, agar sikap tersebut melekat menjadi karakter, sehingga penggerak anti korupsi ini akan lebih banyak lagi," ungkap Gubernur Erzaldi usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Juang KPK. 



Dia menegaskan, sektor pendidikan merupakan salah satu sasaran untuk membudayakan anti korupsi sedini mungkin, dengan memasukkan kurikulum khusus antikorupsi. 


Jokowi: Korupsi Kejahatan Luar Biasa 



Untuk diketahui bersama, sebagai bentuk penyadaran publik dan keterlibatan masyarakat, maka tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. 

Dalam rangkaian acara yang juga disiarkan melalui channel youtube KPK RI tersebut, diberikan beberapa penghargaan, seperti Penghargaan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Penghargaan Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi, Penghargaan Aparat Penegak Hukum (APH), Penghargaan Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP), dan Penghargaan Dana Insentif Daerah (DID). 

Selain itu, dilaksanakan juga peluncuran Program Indikator Penilaian MCP 2022, Peluncuran Kampanye Antikorupsi Bersama Sinergi KPK dan Kementerian BUMN dan peluncuran pilot project Desa Anti Korupsi. 

Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya menyampaikan terima kasih, apresiasi dan rasa bangga atas terlaksananya Harkodia 2021. Terlebih suatu kehormatan dan kebahagiaan dapat dihadiri oleh Presiden Jokowi. 

“Terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden. Dan kami berharap melalui Hari Antikorupsi Sedunia, mari tanamkan jiwa untuk tidak melakukan korupsi. Berkarya untuk bangsa mengabdi untuk negeri, membebaskan NKRI dari praktik-praktik korupsi,” ungkapnya. 

Dijelaskannya, tema yang diambil tahun ini dipilih dalam rangka memberikan kesempatan dan mengajak segenap anak bangsa untuk berperan serta memberantas dan mengambil aksi-aksi pemberantasan korupsi. 

"Kita berharap semua anak bangsa memiliki semangat dan komitmen bersama untuk membangun budaya antikorupsi," ajaknya.  

Sementara, Presiden Rl Joko Widodo, dalam sambutannya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa korupsi adalah extra ordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa, oleh sebab itu harus ditangani secara extra ordinary pula. 

Presiden berpesan kepada KPK jangan cepat berpuas diri dulu atas capaiannya, karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberatasan korupsi masih dinilai belum baik. 

“Semua harus sadar mengenai ini,” ungkap Presiden Jokowi. 



Ditegaskan RI 1 ini, kasyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang imbasnya langsung dapat dirasakan oleh rakyat melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau, pembukaan lapangan pekerjaan baru yang bertambah serta kebutuhan pokok yang lebih murah. 

Dukungan masyarakat atas pemberantasan korupsi diingatkannya untuk dapat dimanfaatkan, sehingga penanaman budaya antikorupsi menjadi bagian penting dari pemberantasan korupsi, yang bertujuan untuk membangun kesadaran diri sebagai kunci mental antikorupsi. 

“Pemerintah mengajak bapak/ibu dan saudara semuanya untuk terus membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif, pelayanan dan pembangunan lebih efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus, gunakan teknologi untuk digitalisasi, standarisasi dan transparansi, perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu, tingkatkan kualitas aparat penegak hukum dan kita harapkan bisa menutup celah-celah penyalahgunaan wewenang dan perilaku korupsi,” ungkapnya di akhir sambutan. 

NDP