Kepada para bupati dan walikota, Gubernur Erzaldi berpesan agar pertama, seluruh pemerintah daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
PANGKALPINANG -
Gubernur Babel Erzaldi Rosman, menyampaikan Bahwa kerja keras dalam menjalankan pelaksanaan APBN maupun APBD ke depan, akan diperlukan karena akan menghadapi kondisi yang penuh dengan tantangan.
Hal itu dikatakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, saat didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Babel Edih Mulyadi, ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dari total Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara Nasional Rp2.714,2 triliun, sebesar Rp9,38 triliun teralokasi untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian Rp2,87 triliun merupakan alokasi DIPA Satuan Kerja Kementerian/Lembaga lingkup Bangka Belitung, dan Rp6,51 triliun peruntukan alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
"Kita berharap ini bisa lancar, tetapi melihat kondisi seperti ini selalu tantangan berkenaan dengan pandemi ini harus kita hadapi," ungkapnya, saat penyerahan yang dilaksanakan di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Kamis (2/12/21).
Oleh sebab itu, Gubernur Erzaldi mengajak agar semua pihak dapat untuk berolah pikir, berkreasi dan berinovasi, serta mencoba merubah penanganan ataupun melaksanakan APBN/APBD, atau pembangunan dengan cara-cara yang tidak biasa.
Keterlibatan Stakeholder
Salah satunya, menurut gubernur dengan tidak terlalu mengandalkan APBN dan APBD, tetapi berupaya agar keterlibatan stakeholder lainnya, terkhusus dari pihak swasta dapat turut serta dalam mengembangkan dan menjalankan pembangunan di provinsi ini.
"APBD dan APBD sudah diserahkan, dilaksanakan sesegera mungkin, jangan sampai nanti menunggu yang menyebabkan Terjadi perubahan di kemudian hari. Anggaran yang sudah direncanakan harus sedapat mungkin fleksibel dalam menghadapi tantangan ke depan itu," ungkapnya.
Dengan demikian, pengaruh APBN dan APBD yang tadinya signifikan, bisa diolah untuk lebih digunakan kepada hal-hal yang sangat penting. Hal ini sudah terbukti, dengan semakin meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan di Bangka Belitung, yang kini menjadi primadona dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.
"Bagaimana kita menjemput dan mengajak mereka untuk berupaya dan memberikan sumbangsih untuk menyejahterakan masyarakat melalui gerakan ekonomi mereka," jelasnya.
Fokus kebijakan 2022
Dalam APBN tahun 2022 ini, Gubernur akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Selain terus vaksinasi Covid-19 dan pelaksanaan protokol kesehatan, juga mendorong kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan; menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial; peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi; penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting, untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
Kedua, percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan alokasi TKDD diberikan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dan ketiga, dana desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program BLT desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kakanwil DJPb Babel Edih Mulyadi, dalam sambutannya mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, bahwa dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi APBN tahun 2022, dirancang untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir. Tindakan ini bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi counter cyclical , namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
Pemerintah terus melakukan program reformasi struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan Penyerahan Penghargaan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) tahun 2020 di lingkup Kantor Wilayah DJPb Babel. Ikut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Abdul Fatah, Sekda Babel Naziarto, Forkopimda Babel, dan pimpinan instansi vertikal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
ML
